Diskusi Komisi D dan Wakil Ketua DPRD bersama Dishub Jatim perihal BRT Trans Jatim, Senin (20/1/2025).
Radarbahurekso.id, Surabaya – Pengembangan transportasi massal di Jawa Timur terus mengalami kemajuan pesat. Melalui sistem transportasi bus raya terpadu (BRT) bernama Trans Jatim, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim membangun jaringan transportasi yang mencakup wilayah Surabaya, Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Sidoarjo. Program ini dirancang untuk memberikan layanan angkutan massal yang nyaman, murah, dan memadai bagi masyarakat di wilayah aglomerasi Jawa Timur.
Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Dinas Perhubungan Jatim, Ainur Rofiq, menegaskan pentingnya transportasi massal untuk memenuhi kebutuhan mobilitas di kawasan industri dan permukiman padat. Hal ini disampaikan saat kunjungan Komisi D dan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, ke Surabaya, Senin (20/1/2025).
“BRT Trans Jatim resmi beroperasi sejak Agustus 2022, melayani lima koridor utama: Surabaya-Sidoarjo-Gresik, Gresik-Lamongan, Surabaya-Bangkalan, Mojokerto-Surabaya, dan Mojokerto-Gresik. Pada tahun 2024, pendapatan dari operasional BRT mencapai Rp 20,4 miliar, yang menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap moda transportasi ini,” ungkap Ainur.
Rencana Ekspansi Jaringan
Ainur menjelaskan, tingginya permintaan terutama pada koridor Gresik-Sidoarjo menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya pada transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah merencanakan pengembangan koridor tambahan:
1. Koridor VI (2025): Mojokerto-Sidoarjo.
2. Koridor VII (2025): Surabaya-Sidoarjo via arteri lingkar barat.
3. Koridor VIII (2026): Lamongan-Mojokerto.
4. Koridor IX (2026): Mojokerto-Jombang via Ploso.
“Langkah ini kami ambil untuk memastikan layanan BRT mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, khususnya di kawasan industri dan wilayah aglomerasi,” lanjutnya.
Tantangan Operasional dan Pendanaan
Namun, Ainur mengakui bahwa penerapan tarif murah, yakni Rp 5.000 untuk umum dan Rp 2.500 untuk pelajar, membuat pendapatan BRT belum sepenuhnya mandiri. Biaya operasional masih ditopang oleh subsidi pemerintah.
Komisi D DPRD Jawa Tengah yang hadir pada kesempatan itu menyoroti beberapa tantangan pengelolaan BRT, seperti sistem perhitungan pendapatan daerah, subsidi, dan konsep pengelolaan jangka panjang agar tidak membebani pemerintah di masa depan. Beberapa anggota, seperti Karsono dan Nurul Furqon, juga mempertanyakan kerja sama dengan perusahaan angkutan swasta untuk memperkuat sistem transportasi ini.
Menanggapi hal tersebut, Ainur menjelaskan bahwa sistem saat ini fokus pada efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang. “Kami terus mengevaluasi sistem ini agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mengenai kerja sama, kami membuka peluang untuk menggandeng perusahaan swasta, tetapi tetap dengan prioritas pada pelayanan terbaik,” ujarnya.
Harapan ke Depan
Wakil Ketua DPRD Jateng, Sarif Abdillah, menyatakan bahwa keberhasilan Trans Jatim menjadi contoh bagaimana pemerintah mampu menyediakan transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau. “Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, moda transportasi seperti ini harus terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Dengan rencana ekspansi dan peningkatan pelayanan, Trans Jatim diharapkan menjadi tulang punggung transportasi massal yang tidak hanya mendukung mobilitas, tetapi juga meningkatkan perekonomian di wilayah aglomerasi Jawa Timur.
*Pimred
