Ketua DPRD Jateng Sumanto berjabat tangan dengan koleganya yang masuk dalam ADPSI, Rabu (19/2/2025).
Radarbahurekso.id, JAKARTA – Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, didampingi oleh Sekretaris DPRD Jateng, Urip Sihabudin, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (19/2/2025). Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD dari seluruh provinsi di Indonesia dan bertujuan untuk memperkuat silaturahmi serta membahas isu-isu strategis terkait peran legislatif daerah.
Dalam forum tersebut, salah satu topik utama yang dibahas adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Inpres ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efektif guna memastikan program pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal dengan meminimalisir pemborosan.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, dalam sambutannya menekankan bahwa ADPSI memiliki peran strategis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat daerah. Ia menyatakan bahwa kolaborasi antar-DPRD provinsi di seluruh Indonesia sangat diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan legislasi.
“DPRD DKI Jakarta mendukung penuh setiap inisiatif ADPSI yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga legislatif daerah serta membangun hubungan yang lebih harmonis dan produktif dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Khoirudin.
Selain membahas efisiensi anggaran, Rakor ini juga menjadi wadah bagi para pimpinan DPRD untuk bertukar gagasan mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjalankan tugas legislatif. Beberapa peserta juga mengusulkan agar ADPSI dapat lebih proaktif dalam menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada daerah.
Rangkaian acara ditutup dengan sesi ramah-tamah dan foto bersama seluruh peserta. Diharapkan, hasil dari Rakor ADPSI ini dapat menjadi pijakan bagi DPRD di masing-masing provinsi untuk semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi daerah.
*red
