Ketua DPRD Kota Pekalongan menggelar RPJMD di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Rabu (14/05/2025).
Radarbahurekso.id, Kota Pekalongan – Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir, mengusulkan sejumlah pokok pikiran (pokir) dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Rabu siang (14/05/2025).
Dalam forum tersebut, Azmi menyampaikan beberapa usulan pokir yang diharapkan dapat terakomodir dalam RPJMD. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan agar Kota Pekalongan bisa menjadi Kota Mina Batik yang berpondasikan pada hasil peningkatan produk kelautan dan batik.
“Kami ingin agar visi dan misi yang telah dicanangkan dapat terintegrasi dengan program-program yang dijalankan pemerintah daerah sehingga dapat lebih berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Azmi.
Menurutnya, DPRD akan membahas secara detail setiap pokir yang diusulkan untuk memastikan agar setiap poinnya dapat terakomodir dalam RPJMD 2025-2029. Namun, secara umum Azmi mengungkapkan keinginannya agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Pekalongan dapat meningkat signifikan. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolok ukur kesejahteraan masyarakat, yang mencakup indikator kesehatan, pendidikan, daya beli masyarakat, dan sebagainya.
“Kita ingin generasi Kota Pekalongan menjadi generasi yang unggul, mampu memperbaiki ekonomi keluarganya. Kami berharap masyarakat kurang mampu dapat terangkat derajatnya melalui akses pendidikan yang layak,” terang Azmi.
Ia juga mendorong agar sistem pendidikan di Kota Pekalongan dapat lebih inklusif sehingga seluruh masyarakat, termasuk kaum minoritas dan difabel, mendapatkan hak pendidikan yang layak.
Selain itu, Azmi juga mengusulkan pokir terkait jaminan kesehatan bagi seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pelayanan kesehatan harus lebih optimal agar masyarakat tidak merasa kesulitan saat membutuhkan akses kesehatan.
“Tanpa harus komplain ke anggota dewan, Wali kota, atau pihak lainnya, sistem di bawahnya harus berjalan dengan baik. Kami ingin agar Pemkot memiliki sistem kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat,” tegasnya.
Pokir ketiga yang disampaikan Azmi adalah penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Pekalongan. Ia menyoroti jumlah sampah harian yang mencapai 100-110 ton, yang berpotensi meningkat seiring pertumbuhan penduduk.
“Hal ini harus menjadi perhatian serius agar Kota Pekalongan tidak overload. Kapasitas lahan dan sarana pengelolaan sampah harus dipertimbangkan dengan matang,” katanya.
Terakhir, Azmi menekankan pentingnya komunikasi politik yang sinergis antara DPRD, Pemerintah Kota dan Pemerintah Pusat maupun Provinsi agar program-program pembangunan Kota Pekalongan dapat berjalan optimal.
“Kita harus memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
*red
